JAKARTA, - Pelecehan diplomatic
yang dilakukan Istana Kepresidenan Republik Federal Brasil menuai kecaman dari
pemerintah Indonesia, bahkan Kementerian Luar Negeri malam hari memanggil Dubes
Brasil untuk mengajukan nota protes.
 |
| Roberto Stuckert Filho/PR |
Apa yang dilakukan oleh
Kementerian Luar Negeri ini mendapatkan sejumlah apresiasi salah satunya adalah
anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya.
Dalam pernyataan
tertulisnya, Komisi I DPR mendukung sikap tegas Pemerintah memanggil pulang
Dubes RI terpilih di Brasil dan memanggil Dubes negara bersangkutan ke Kemlu
untuk menyampaikan protes.
“Komisi I DPR mendukung
sikap tegas Pemerintah memanggil pulang Dubes RI di Brasil dan memanggil Dubes
Brasil di Jakarta ke Kemlu untuk menyampaikan protes keras. Sikap pemerintah
sudah benar oleh karenanya patut didukung,”ucap Tantowi
Anggota Dewan dari Partai
Golkar ini mengatakan pemberian kredensial adalah hak negara akreditasi tapi
pembatalan penyerahan kepada Dubes disaat sudah berada di komplek istana
bersama dengan dubes lainya adalah pelecehan diplomatic
“Pemberian credential adalah
hak negara akreditasi tapi pembatalan penyerahan kepada Dubes kita di saat
Dubes sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dengan dubes-dubes lain
adalah pelecehan diplomatic, oleh karenanya patut kita protes keras,”ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan Brasil menunda surat kepercayaan (Letter of
Credential) Dubes RI yang baru Toto Riyanto ketika akan melaksanakan upacara
penyerahan kredensial bersama dengan koleganya dari Yunani, Senegal, Panama,
Venezuela, El Salvador.
Alasan penundaan ini terkait
dengan dieksekusinya warga Brasil pada tahap pertama dan jelang eksekusi kedua
yang mana dalam daftar terdapat lagi warga negeri itu.
Atas perlakuan ini, pihak
Kemlu pun sudah telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada hari itu
juga (20/2) pukul 22.00 untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak
bersahabat dengan nota protes
Kontak Blog >
ervanca@gmail.com
Twitter.com/CatatanLorcasz
