JAKARTA, - Kebijakan yang
dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menolak grasi serta melaksanakan
eksekusi terhadap terpidana mati termasuk dua orang Bali Nine mendapatkan
dukungan dari lembaga tertinggi negara, MPR.
Hal ini disampaikan Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mendukung pemerintah
untuk tetap melaksanakan eksekusi mati.
“Saya setuju dengan hukuman
mati, karena Indoensia sudah darurat narkoba,”ucap mantan Menteri Kehutanan
ini.
 |
| Ilustrasi - Istimewa |
Menurut politisi partai PAN
ini mengatakan hukuman mati dapat menjadi terapi kejut bagi para produsen dan
distributor narkotika
“Menurut saya, harus ada
shock therapynya, melalui hukuman mati,”ucapnya.
Tidak hanya dari MPR, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pun mendukung langkah yang dilakukan pemerintahan Joko
Widodo hal ini terungkap melalui Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang mengatakan
negara ini harus mampu menjangkau jejaring transaski narkotika dan para
produsen serta distributor barang haram tersebut memang pantas untuk dihukum
mati.
“Kalau saya ya solusinya
para penjual, produsen dan distributor dihukum mati saja,”ucapnya dengan tegas.
Polemik ini muncul ketika
usaha Australia yang tanpa henti untuk meminta Indonesia untuk menghentikan praktek
hukuman mati dimana dua warganya menjadi calon tereksekutor oleh pihak
Kejaksaan Agung RI karena grasi atas nama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran
ditolak Presiden.
Kontak Blog >
ervanca@gmail.com
Twitter.com/CatatanLorcasz
