 |
| Istimewa |
KUALA LUMPUR, - Mulai
berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk menciptakan sebuah komunitas
yang kuat tentunya perlu dukungan tidak hanya dari pemerintah serta lembaga
tetapi juga masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ketika memberikan ceramah di
Razak School of Government (RSOG), Komplek Putrajaya, Malaysia, Kami (12/2)
Sebagaimana informasi yang
diterima dari Yanuar Indri dari Pensosbud KBRI Kuala Lumpur mengatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr.
Harry Azhar Azis menekankan bahwa ASEAN Community hanya akan dapat terwujud
jika mendapat dukungan dari rakyat.
Menurutnya, dukungan
tersebut hanya akan didapatkan jika rakyat merasakan betul manfaat dari ASEAN.
“Jika konsep ASEAN Community
hanya memberikan manfaat kepada segelintir elit, misalkan pebisnis, maka ide
untuk memiliki kawasan yang terintegrasi di Asia Tenggara akan sangat sulit
terwujud.”, ucapnya
Dalam ceramah bertema Asean
Economic Community and the Role of Public Accountability tersebut, Azhar Azis
juga menyoroti disparitas ekonomi dan Human Development Index (HDI) di antara
dan di dalam negara-negara anggota ASEAN yang akan menyulitkan mereka untuk
berintegrasi satu sama lain.
Di sisi lain, Azhar Azis
menilai bahwa pergerakan barang dan jasa
yang semakin terbuka dalam era ASEAN Economic Community 2015 akan semakin
meningkatkan peran penting lembaga audit.
“Untuk bisa memenangi
kompetisi bebas semacam itu, negara harus dikelola dengan transparan,
berintegritas dan akuntabel”, ujar mantan anggota parlemen ini.
Sebagai informasi, ceramah
Ketua BPK di RSOG merupakan agenda delegasi BPK RI yang sela-sela mengikuti
pertemuan ASEAN Supreme Audit Institution (ASEAN SAI) di Kuala Lumpur, 8-13
Februari 2015.
Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, para pengurus dan
pejabat RSOG serta wakil dari Kedutaan Asing yang berkedudukan di Kuala Lumpur.
Sebelumnya pada Rabu
(11/2/2015) malam, Ketua BPK juga menyempatkan diri bertatap muka dengan
masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur untuk mensosialisasikan tugas BPK.
Dalam kegiatan yang
berlangsung di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur tersebut, Ketua BPK memastikan
bahwa BPK ikut bertanggungjawab dengan cara mengawasi setiap penggunaan
anggaran di Perwakilan RI di luar negeri, terutama dalam kaitannya dengan
pelayanan dan perlindungan Buruh Migran Indonesia di luar negeri.
Ketua BPK berharap dengan
semakin berkurangnya angka penduduk ‘sangat miskin’ di Indonesia, yang saat ini
jumlahnya masih mencapai 16 juta jiwa, dengan sendirinya jumlah Buruh Migran
Indonesia (BMI) di Malaysia akan berkurang.
Kontak Blog >
ervanca@gmail.com
Twitter.com/CatatanLorcasz
