Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Mei 2015

Peringatan #MayDay di Turki Berakhir Bentrok

ANKARA, - Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan istilah May Day di kawasan Turki berakhir dengan bentrokan.

Sebagaimana dilansir media setempat, kepulan asap yang berasal dari tembakan gas aiar mata dan meriam air menghiasi kawasan Istanbul ketika personel polisi dan buruh terlibat bentrok.

Bentrokan ini terjadi ketika ribuan buruh negeri itu mengabaikan larangan yang dikeluarkan Presiden Tayyip Erdogan untuk tidak turun ke jalan.

Larangan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang berujung kerusuhan pada 2013 di kawasan Taksim.

Setikdanya 140 demonstran ditahan karena aksi ini dimana polisi anti huru-hara tembakan meriam air dan gas air mata yang dibalas dengan batu serta botol dan kembang api.

Namun pemandangan berbeda dalam demo buruh di pusat kota Ankara yang menggelar aksi damai dengan menggelar tarian dan nyanyian.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/catatanLorcasz

Senin, 13 April 2015

RI-Belarus Jalin Kesepakatan Bersama

JAKARTA, - Indonesia dan Belarus menandatangani kesepakatan bersama (MoU) yang meliputi enam bidang.

Acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Djuanda 1 ini Kementerian Keuangan RI bersama Belarus menandatangani MoU yang meliputi enam bidang yang dituangkan dalam naskah yang bertajuk Cooperation between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Belarus.

Kerjasama ini tentang pengaturan peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pajak dan kebijakan fiskal.

Soal pengaturan pajak salah satunya adalah kawasan bebas bea atau kawasan ekonomi serupa. Selain itu soal penerbitan obligasi internasional yang diikuti adanya pertukaran pengalaman terkait kerja sama dengan organisasi internasional.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan MoU ini dapat menyediakan landasan yang kuat dalam meningkatkan kerja sama kedua negara.

“Ke depannya MoU ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa kontribusi lebih lanjut. Saya mendukung para pejabat senior dari kedua kementerian agar dapat berdiskusi secara aktif dan memformulasikan rencana aksi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan MoU ini. Semoga melalui MoU ini dapat meningkatkan kontribusi kita bagi pembangunan dan kesejahteraan kedua negara,”ucapnya.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Belarus untuk Indonesia Vladimir Lopato-Zagorsky mewakili negaranya mengatakan bahwa penandatanganan ini kelanjutan dari pertemuan Presiden Belarus dengan Presiden RI kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret 2013 lalu.

“Belarus dan Indonesia merasakan begitu pentingnya kerja sama ini,”ucap Dubes Zagorsky.
Menurut Dubes Zagorsky kedua negara sekarang bisa tumbuh dengan baik begitu juga dari sisi industri yang terus berkembang.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Rabu, 01 April 2015

Indonesia Dorong Negara Kawasan untuk Siap Hadapi Tanggap Darurat Senjata Kimia

DENPASAR, - Sebagai salah satu wujud kewajiban dan komitmen terhadap Konvensi Senjata Kimia (KSK), Indonesia dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) telah menyelenggarakan “Pelatihan Regional Negara Pihak Kawasan Asia terkait dengan Pasal X Konvensi Senjata Kimia dan Isu Terkait di Bidang Tanggap Darurat Senjata Kimia dan Bahan Kimia” pada tanggal 24 – 26 Maret 2015, di Bali, Indonesia.

Sebagaimana informasi yang diterima dari Direktorat Informasi dan Media Kemlu RI melalui email menjelaskan bahwa pelatihan tiga hari yang diselenggarakan atas kerjasama antara Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata - Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Industri Kimia Dasar - Kementerian Perindustrian RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, dan OPCW tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari instansi pemerintah dan kalangan industri kimia dari Afghanistan, Bahrain, Bhutan, Fiji, Filipina, India, Kamboja, Korea Selatan, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tiongkok, Yordania dan Indonesia.

Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam, dalam sambutan pembukanya mengatakan bahwa pelatihan tersebut dapat membentuk dan memperkuat kemampuan dasar prosedur tanggap darurat senjata kimia dan kebocoran bahan kimia berbahaya.

Pernyataan tersebut didukung oleh Head of Assistance and Protection Branch OPCW, Shawn DeCaluwe, yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelatihan didasari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara di kawasan Asia di bidang tanggap darurat menghadapi kemungkinan serangan senjata kimia dan bencana kebocoran bahan kimia berbahaya, sesuai dengan Pasal X KSK.

Pelatihan berhasil membahas dan menganalisa kerangka operasional penggelaran tanggap darurat kimia guna memastikan kesiapsiagaan yang efektif baik secara nasional maupun regional apabila terjadi insiden yang melibatkan senjata kimia dan bahan kimia berbahaya. 

Kerangka dimaksud mengacu pada 4 (empat) tahapan penting yaitu notifikasi insiden, respon otoritas yang berwenang, stabilisasi kondisi, dan restorasi paska insiden.

Pada akhir pelatihan, para peserta pelatihan menyampaikan kesan positif atas pelatihan tersebut yang telah membantu memperkuat mekanisme pembagian informasi, pertukaran pengetahuan dan wawasan, serta jejaring komunikasi antar personil dari berbagai negara, yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat kimia.

Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan koordinasi antar negara, terutama di kawasan Asia, dalam hal kesiapan untuk meluncurkan bantuan guna melindungi korban apabila terjadi kebocoran bahan kimia atau serangan aksi terorisme yang menggunakan senjata kimia.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Jumat, 20 Maret 2015

DPR Peringati International Women’s Day

JAKARTA, - Parlemen Indonesia ingin menunjukkan kepada negara sahabat tentang kiprah para perempuan negeri ini dalam berbagai bidang.

Dalam memperingati International Women’s Day, DPR mengundang para Duta Besar perempuan negara-negara sahabat untuk memperingati hari tersebut di Senayan dengan acara seminar tentang perempuan.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi DPR, seminar hasil kerja sama BKSAP DPR dengan Dubes Perempuan di Jakarta akan digelar pada 24 Maret 2015 mendatang.

Peringatan ini juga sekaligus sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen Indonesia setelah mengadopsi Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA).

Dokumen bersejarah ini merupakan hasil dari Konferensi Perempuan Dunia ke-4 yang diselenggarakan di Beijing, Cina, September 1995.

Perwakilan dari 189 pemerintahan di dunia sudah berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negaranya masing-masing.

Dengan mengadopsi deklarasi ini, berarti Indonesia masih terus terikat tanggung jawab untuk melaksanakan langkah strategis yang tertuang di dalamnya.

Perjuangan kesetaraan gender sendiri kelak akan memberi sumbangan bagi pembangunan global. Dengan memberdayakan perempuan berarti juga memberdayakan kemanusiaan.

Seminar perempuan kali ini menghadirkan tema perempuan dan politik. Pada tema ini akan terlihat bagaimana kiprah perempuan dalam proses demokratisasi dan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya ada tema perempuan dan ekonomi: refleksi dari Beijing + 20.

Tema terakhir ini membincang dikotomi perempuan dan laki-laki dalam mengakses kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Perempuan kerap absen dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik moneter, perdagangan, perpajakan, dan lain-lain.

International Women’s Day sendiri diperingati setiap tanggal 8 Maret.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Selasa, 17 Maret 2015

AS-Kuba Lanjutkan Perundingan

HAVANA, - Disaat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Venezuela tidak membuat hubungan dengan Kuba yang sudah terjalin manis terhenti.

Sebagaimana dilaporkan media setempat sejumlah pejabat Amerika dan Kuba bertemu di pusat Kota Havana untuk melakukan perundingan baru soal perbaikan hubungan diplomatic kedua negara.

Namun kunjungan para petinggi AS yang dikoordinasi oleh Diplomat Tingkat Tinggu urusan Amerika Latin, Roberta Jacobson mendapatkan demo dari warga yang mendukung pemerintah Venezuela.

Sanksi yang diberikan AS kepada Venezuela membuat Kuba berada di persimpangan jalan karena negara Fidel Castro tersebut sangat bergantung pada kucuran dana dari Caracas yang diperoleh dari minyak.

Pemerintah Kuba sendiri mengatakan bahwa sanksi yang diberikan Obama kepada Venezuela sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan agresif.

Amerika Serikat dan Kuba sendiri saat ini sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah yang masih dibenahi sebelum pertemuan puncak Amerika di Panama pada 10 hingga 14 April mendatang.





Kontak Blog > ervanca@gmail.com
Twitter.com/CatatanLorcasz


Senin, 16 Maret 2015

Indonesia Berikan Bebas Visa untuk 25 negara

JAKARTA, - Pemerintah Indonesia akan memberikan lagi aturan bebas visa bagi turis dari 25 negara dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya dimana kebijakan ini sebagai tahapan awal dalam paket kebijakan reformasi struktural perekonomian

“Nanti dari empat menjadi 25, hampir semua negara Eropa masuk, Amerika masuk nambahnya 21,”ucap Menteri Arif.

Tujuan pemberian aturan ini bertujuan untuk menambah jumlah kunjungan 10 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2015 selain itu juga dengan kunjungan ini menambah devisa negara dan memperbaiki kinerja neraca jasa.

“Ini bisa menambah pemasukan 15 persen dari semula, katakanlah sebelumnya total penerimaan 5 juta, tambah 15 persen dan ada 750 ribu (tambahan wisman) bisa hampir 1 miliar dollar AS penambahannya dari bebas visa,”ucapnya.

Sebagai informasi, keempat negara yang baru saja diberikan bebas visa oleh Indonesia adalah Korea Selata, Tiongkok, Rusia dan Jepang.

Sebelum ada penambahan empat negara ini, Indonesia sudah memberikan bebas visa kepada beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, HongKong Special Administration Region (HongKong SAR), Makau Special Administration Region (Makau SAR)

Filipina, Maroko, Chile, Vietnam, Peru, Ekuador, Laos, Kamboja dan Myanmar




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Jumat, 13 Maret 2015

Armenia Undang Parlement Indonesia Hadiri Peringatan 100 tahun Genosida

JAKARTA, - Dalam rangka peringatan 100 tahun Genosida, Presiden Armenia melalui Duta Besarnya di Jakarta mengundang pimpinan parlemen Indonesia untuk hadir dalam acara tersebut yang berlangsung pada akhir April nanti.

Hal ini disampaikan Dubes Armenia untuk Indonesia, Anna Aghadjanian yang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di ruang kerjanya.

“Saya menerima Dubes Armenia. Beliau menyampaikan undangan untuk peringatan 100 tahun genocida yang terjadi di Armenia pada tahun 1915. Dan undangan itu datang dari Presiden Armenia untuk akhir April. Diharapkan kami dari parlemen hadir,” ucapnya

Sebagaimana dilansir dari laman resmi DPR, dalam pertemuan tersebut, tidak sekadar peringatan, undangan tersebut juga sekaligus untuk menghadiri konferensi genocida dengan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan dari seluruh dunia.

Menurut Fadli, kehadiran DPR sangat penting untuk menunjukkan hubungan baik kedua negara dan peringatan ini sangat penting.

“Ini untuk menunjukkan hubungan baik kedua negara dan peringatan ini sangat penting, karena genocida terbesar di awal abad ke-20 itu terjadi di Armenia. Saya kira perlu kita tunjukkan sikap menghormati dan simpati agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.” ucapnya

Sebagai informasi, peristiwa genocida di Armenia tepatnya terjadi pada 24 April 1915. Ini adalah episode gelap saat warga Armenia dipaksa eksodus dari tanah kelahirannya oleh Imperium Turki Utsmani. Mereka menyebar ke 195 negara hingga kini.

Imperium Utsmani menguasai Armenia sekitar tahun 1300-1923 dengan mencaplok sebagian wilayah Armenia. 

Turki Utsmani mulai masuk ke Armenia dengan pertempuran di Sisilia tahun 1071. Dan puncak genocida itu terjadi pada 24 April 1915 dengan pembantaian nyawa orang-orang sipil oleh tentara Turki.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

16 WNI Ditahan, Kemlu Kirim Tim Ke Turki

JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengirimkan tim ke Turki untuk memperkuat kerja sama untuk antisipasi terhadap peristiwa yang terjadi saat ini.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi di Istana sebagaimana informasi yang beredar.

“Ini untuk memperkuat kerjasama kita dengan otoritas Turki jadi ini lebih long term sifatnya,”ucapnya.

Menurut Menlu Retno tim yang dikirim juga akan membahas persoalan WNI yang hilang di kawasan Asia kecil tersebut, walau di sana sudah ada delegasi yang sudah tiba.

“Niatan kerja sama ini juga sudah lama dibahas Presiden kita dengan Presiden Turki di sela acara G-20 beberapa waktu lalu,”ucapnya.

Soal adanya informasi keberadaan dua kelompok 16 WNI yang hilang di Turki, Retno mengatakan akan terus melakukan berbagai upaya dan pendalaman

“Kita perlu pendalaman lagi,”ucapnya

Menlu Retno juga mengatakan akan memperketat pengawasan bagi para WNI yang akan keluar maupun masuk ke Indonesia.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Selasa, 10 Maret 2015

Tulisan ke-1000 : Ribuan Warga Selma Peringati Bloody Sunday

SELMA, - Ribuan orang melakukan pawai dengan melintasi jembatan Selma di negara bagian Alabama pada Minggu (8/3) waktu setempat untuk mengenang tragedy Bloody Sunday.

Sebagaimana dilansir media setempat masa yang berjumlah 70 ribu meneriakkan dengan menyanyikan We Shall Overcome dan membawa spanduk ketika mereka melntas lewati Jembatan Edmund Pettus.

Selain ribuan warga Selma, Presiden Obama pun mengunjungi kota ini pada Sabtu (7/3) waktu setempat dan memberikan pernyataannya dimana peristiwa itu belum selesai namun semakin dekat.

“Lima puluh tahun dari Bloody Sunday Maret kami belum selesai tapi kami semakin dekat,”ucapnya.

Peringatan Bloody Sunday ini juga mengingatkan akan beberapa peristiwa yang serupa dengan di Selma lima pulu tahun lalu dimana sejumlah warga kulit hitam tewas di tangan polisi kulit putih.

Salah satunya adalah kasu Michael Brown, remaja kulit hitam berusia 18 tahun yang tewas ditembak Darren Wilson, aparat polisi kulit putih di kota Ferguson, Missouri tahun lalu berakibat meningkatnya isu rasialisme serta protes.

Dan yang terakhir adalah Tony T Robinson Jr seorang kulit hitam berusia 19 tahun yang tidak bersenjatan tewas ditembak oleh petugas polisi kulit putih di Madison, Wisconsin pada Jumat (6/3) yang memicu protes ditempat kejadian pada Minggu (8/3)

Tragedy Bloody Sunday atau dikenal dengan Selma terjadi pada 7 Maret 1965 dimana sekitar 600 aktivis kulit hitam dipukuli petugas kepolisian kulit hitam setelah melintasi jembatan Edmund Pettus dengan menggunakan tongkat serta gas air mata.

Aktivis ini melakukan long march ketika itu untuk menyerukan soal Hak Asasi Manusia, Imigrasi serta hak kaum gay.

Peristiwa berdarah ini pun diangkat oleh beberapa sineas film ke dalam layar lebar dan mendapatkan apresiasi luar bahkan mendapatkan nominasi di Academy Awards.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Senin, 09 Maret 2015

Hilang 16 WNI, Interpol Indonesia Kirim Surat Ke Turki

JAKARTA, - Terkait misteri hilangnya 16 WNI di kawasan Turki membuat Internasional Police (Interpol) Indonesia mengirimkan surat kepada koleganya Interpol Turki untuk membantu upaya pencarian keberadaan warga Indonesia.

Informasi yang beredar surat tersebut dilayangkan ke Interpol Turki pada minggu lalu namun hingga saat ini belum ada jawaban pun atas surat tersebut.

Sebagaimana diberitakan sekitar 24 warga negara Indonesia berkunjung ke Turki dengan menggunakan biro jasa Smailing Tour namun ketika tiba 16 orang dari 24 tersebut memisahkan diri dari rombongan

16 WNI tersebut berasal dari kawasan Surabaya dan Surakarta memilih jalannya sendiri dan memisahkan tidak mengikuti kelompok tersebut.

Bahkan rombongan tersebut sampai kembali ke Jakarta, 16 orang tersebut hingga kini belum diketahui keberadaannya.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Minggu, 08 Maret 2015

Turun, Angka Pengangguran Amerika Serikat

WASHINGTON DC, - Perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang semakin signifikan membuat sejumlah bagian berubah salah satunya adalah turunnya angka pengangguran.

Sebagaimana dilansir dari media setempat, angka pengangguran negeri itu turun menjadi 5,5 persen pada Februari lalu dan ini menjadi terendah sejah terakhir pada Mei 2008.

Laporan ini dikeluarkan dari Kementerian Tenaga Kerja AS pada Jumat (7/2) waktu setempat, angka pada Februari ini lebih rendah dibanding bulan Januari yang masih sekitar pada 5,2 persen dengan jumlah pekerjaan tersedia sekitar 295,000.

Terkait dengan angka ini membuat Presiden Amerika Serikat Barrack Obama berbicara di South Carolina, AS bahwa usaha di negeri ini menambah lebih dari 200,000 pekerja dalam sebulan setahun terakhir ini.

“Bisnis kita telah menambah lebih dari 200,000 pekerjaan sebulan terakhir dan kita tak pernah melihat hal beruntun seperti ini selama 37 tahun. Selama lima tahun terakhir ini, dunia usaha telah menciptakan sekitar 12 juta pekerjaan baru,”ucapnya.

Walau angka pengangguran turun drastis sejak pencapaian angka tertinggi 10 persen pada 2009 lalu namun sayanganya rata-rata upah di negeri itu hanya naik dua persen selama 12 bulan terakhir.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Kamis, 05 Maret 2015

Selandia Baru Memata-matai Indonesia

WASHINGTON DC, - Lama tak terdengar nama snowden dan tingkah lakunya kembali menghebohkan dunia internasional dimana dalam sebuah dokumennya terungkap sebuah negara berada di kawasan Oceania ikut melakukan Indonesia serta sejumlah pulau di Samudera Pasifik secara elektronik.

Sebagaimana dilansir dari sebuah media, dokumen dari mantan kontraktor Otoritas Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden mengatakan bahwa Selandia Baru ikut memata-matai Indonesia serta sejumlah pulau disepanjang Samudera Pasifik.

Dalam dokumen tersebut bahwa badan intelijen elektronik Selandia Baru meretas surat elektronik, saluran ponsel dan telepon rumah serta pesan di sosial media dan komunikasi elektronik lainnya.

Apa yang dilakukan oleh Intelijen Selandia Baru tidak hanya kepada Indonesia tetapi juga sejumlah negara di kawasan Pasific seperti Samoa, Kepulauan Solomon, Fiji dan Polinesia.

Tindakan ini pun ditangkap oleh penulis investigasi, Nicky Hager kepada Radio Selandia Baru dimana badan intelijen tersebut menyasar target dari negara-negara Pasifik Selatan dan target lain dengan meretas segalanya.

“Mereka menyasar beberapa target dari negara-negara Pasifik Selatan dan target lain dan meretas segalanya. Mereka meretas setiap panggilan telepon tunggal, sambungan email tunggal dan langsung mengirimkan informasinya ke database Badan Keamanan Nasional AS,”ucapnya

Dalam dokumen ini terungkap bahwa lembaran tersebut dikumpulkan oleh Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah (GCSB) bersama dengan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan lembaga intel lainnya di negara yang dikenal sebagai Five Eye diantaranya Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Dalam dokumen tersebut bahwa seorang perwira dari GCSB Selandia Baru telah bekerja dengan Australian Signal Directorate untuk memata-matai perusahaan ponsel Indonesia, Telkomsel.

Terkait dengan beredarnya dokumen tersebut, Perdana Menteri John Key menolak untuk memberikan komentar terkait soal ini dan berharap dokumen tersebut salah.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Indonesia Kembali Ingatkan Solusi Isu Nuklir Iran lewat Diplomasi

VIENNA, - Dalam menyelesaikan isu nuklir Iran, Indonesia kembali menegaskan kepada peserta agar penyelesaian masalah ini lewat jalur diplomasi.

Hal ini disampaikan Delegasi Indonesia pada Sidang Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency IAEA di Vienna-Austria.

“Penyelesaian melalui jalur diplomaasi harus diutamakan agar dapat dicapai penyelesaian menyeluruh dan jangka panjang secara damai,”ucapnya.

Jalur diplomasi yang disarankan Indonesia sejauh ini sudah berjalan berupa perundingan dalam bentuk framework of Cooperation antara Iran dengan IAEA sendiri.

Dalam framework tersebut, Indonesia mengapresiasikan secara positif lewat dialog berkelanjutan antara Iran dengan IAEA.

Indonesia dalam kesempatan ini mendorong agar IAEA dan Iran dapat segera menyepakati langkah praktis berikutnya sebagai kelanjutan proses penyelesaian isu nuklir dalam framework tersebut.

Selain itu dalam segala perundingan, Indonesia mengingatkan agar mempertahankan kondisi positif bagi perundingan dan menunjukkan kepemimpinan konstruktif agar persetujuan dapat dicapai tepat waktu.

Namun yang terpenting adalah adanya saling percaya antara semua pihak yang selama ini hilang dapat dipulihkan.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Rabu, 04 Maret 2015

IPU Sepakat Tingkatkan Perlindungan HAM

JAKARTA, - Para anggota  parlemen di negara-negara Asia Pasifik sepakat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negaranya lewat komitmen bersama yang dinyatakan dalam sebuah seminar internasional HAM di Manila, Filipina. Hukum tetaplah harus berbasis HAM.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi DPR, seminar yang berlangsung beberapa waktu lalu itu, merupakan hasil kerja sama antara Inter-Parliamentary Union (IPU), Office of the United Nations High Commisioner (OHCHR), dan Senat Filipina.

Delegasi DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dua anggota BKSAP DPR RI, Vanda Sarundajang (FPDI-P) dan Nihayatul Wafiroh (FPKB).

Acara ini juga bertepatan dengan komemorasi 29 tahun Revolusi EDSA yang merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan HAM di Filipina.

Melalui revolusi damai, rakyat Filipina menumbangkan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos dan menegakkan demokrasi di negaranya. Seminar ini sendiri bertajuk “Translating international human rights commitments into national realities: the contribution of parliaments to the work of the United Nations Human Rights Council”.

Dalam seminar tersebut terungkap, parlemen memegang peranan yang sangat besar bagi upaya perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional.

Pemerintahan di masing-masing negara sangat bergantung pada kerangka hukum yang dirumuskan parlemen sebagai rujukan untuk menerapkan HAM. Tanpa hukum yang berbasis HAM, upaya pemajuan dan perlindungan HAM tidak memiliki dasar yang berarti.

Parlemen perlu memberi dukungan dengan meningkatkan kualitas produk legislasi, pengawasan, hingga anggarannya. Parlemen harus terus mengupayakan kesesuaian hukum nasional dengan komitmen internasional yang telah disepakati melalui ratifikasi instrumen-instrumen internasional terkait HAM.

Agus Hermanto dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu founding members Dewan HAM dan sampai saat ini menjadi negara anggota Dewan HAM.

Di Asia Tenggara, Indonesia telah mendorong terbentuknya ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR) yang saat ini merupakan satu-satunya mekanisme regional pemajuan dan perlindungan HAM.

Sementara itu, Nihayatul Wafiroh yang diminta menjadi moderator dalam sesi tentang pemajuan hak-hak perempuan, menyampaikan, isu-isu seperti KDRT, hak-hak reproduksi, ketidaksetaraan gaji, kesempatan menduduki posisi pemangku keputusan, gender stereotipe, akses terbatas bagi pemilikan properti dan aset produktif, masih menjadi tantangan bersama yang umum dihadapi perempuan di Asia Pasifik.

Sedangkan anggota Dewan Vanda Sarundajang juga menyampaikan, saat ini DPR RI sedang membahas RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Dalam perjalanannya, konsep gender yang diusung KKG menghadapi tantangan konstruksi sosial yang mengakar pada keberagaman adat, budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Vanda juga berharap dapat berbagi pengalaman dan mendapat masukan dari refleksi pengalaman parlemen negara-negara lain dalam menghadapi tantangan serupa.

Sebagai informasi, seminar ini dihadiri 18 parlemen negara-negara Asia Pasifik yang menjadi anggota IPU, yaitu Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Filipina, Indonesia, Iran, Kamboja, Malaysia, Maldives, Myanmar, Micronesia, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, dan Timor Leste.

Acara dihadiri pula badan-badan PBB yang membidangi HAM yaitu, OHCHR dan UN Human Rights. Selain itu hadir pula perwakilan institusi HAM nasional dan regional, dan perwakilan civil society organization antara lain Amnesty International, Freidrich Naumann Foundation for Freedom, dan Philippine Center for Islam and Democracy.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Sabtu, 28 Februari 2015

UEA Buka Kembali Kedutaannya di Yaman

DUBAI, - Disaat para negara barat masih menutup kantor kedutaannya di Yaman karena situasi keamanan dan politik yang tidak menentu,  justru membuka kembali kantor perwakilannya di negeri tersebut.

Ilustrasi - Istimewa
Sebagaimana dilansir dari kantor berita UAE, WAM, apa yang dilakukan Uni Emirat Arab (UAE) pada Jumat (27/2) waktu setempat diambil untuk konsolidasikan keabsahan konstitusional di negara kembar tersebut.

“Keputusan itu diambil untuk mengkonsolidasikan keabsahan konstitusional di negara kembar Yaman,”ucap Anwar Bin Mohammed Gargash, Menteri Urusan Luar Negeri.

Menteri Gargash juga mengatakan bahwa negaranya menolak tegas atas kelompok Al-Houthi dan tindakannya selanjutnya.

“Keamanan dan kestabilan Yaman dicapai melalui pemulihan proses politik dan hukum yang berasal dari gagasan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC),”ucapnya

Sementara itu, Gerilyawan Syiah Al-Houthi yang didukung Iran telah merebut Ibukota Yaman, Sana’a dan membubarkan parlemen yang tidak diakui oleh GCC dan negara Barat.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Selasa, 24 Februari 2015

Geng Motor Satudarah Maluku Dilarang di Jerman

BERLIN, - Pemerintah Jerman melarang grup motor Satudarah Maluku MC berada di jalanan sepajang wilayah teritori negara itu termasuk aktivitas karena dianggap berbahaya bagi publik.

Kebijakan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomas de Maiziere pada Selasa (23/2) pagi waktu setempat.
Istimewa

Terkait dengan kebijakan ini, Kepolisian Jerman melakukan sejumlah penggerebekan di sejumlah tempat yang diindikasikan sebagai tempat berkumpulnya para geng motor ini.

Penggerebekan dan penangkapan ini digelar sejak pukul enam pagi di negara bagian Jerman mulai dari North-Rhine Westphalia, Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Lower Saxony dan Bremen.

Sebagai informasi, Geng motor Satudarah Maluku MC ini berpusat di Belanda namun memiliki cabang disejumlah kota di berbagai negara di Eropa dan Asia.

Komunitas yang dibentuk warga Belanda keturunan Maluku, Indonesia beraktivitas dengan sepeda motor Harley Davidson. Namun kabar yang beredar kelompok ini sering bentrok dengan kelompok motor lainnya.


Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Minggu, 22 Februari 2015

Perdana, Irak Miliki Walikota Wanita

BAGHDAD, - Irak negeri dengan segala permasalahan dan tingginya berpegang teguh pada norma agama serta gender ternyata mampu menghadirkan sosok wanita dalam posisi pemerintahan sebagai walikota.

Adalah Zekra Alwach seorang insiyur menjadi Walikota Baghdad perempuan pertama sepanjang negeri itu berdiri.

Istimewa
Wanita yang tercatat sebagai direktur umum sipil pada kementerian pendidikan tinggi diberikan posisi sebagai Walikota sebuah jabatan adiministrasi yang paling penting dan langsung berhubungan dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi serta memiliki hak prerogative layaknya seorang menteri kabinet.

Penunjukkan Alwach ini sendiri merupakan terobosan terbaru di negeri itu terkait dengan isu kesetaraan gender dimana beberapa kelompok Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di negara itu masih terjadi.

Bahkan laporan PBB tahun 2014 lalu setidaknya seperempat dari perempuan Irak berusia di atas 12 tahun tidak bisa membaca dan hanya 14 persen yang bisa menikmati dunia kerja



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Sabtu, 21 Februari 2015

Kredensial Ditunda Mendadak, Kemlu Protes Keras Kepada Brasil

JAKARTA, - Akhirnya Kementerian Luar Negeri RI angkat suara protes atas tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil yang melakukan penundaan kredensial Dubes Indonesia secara mendadak.

Roberto Stuckert Filho/PR 
Sebagaimana informasi yang diterima dari Direktorat Informasi dan Media Kemlu RI melalui email pada pukul 02.36 dinihari tadi mengatakan Kemlu menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil dalam hal penundaan kredensial secara mendadak.

“Kemlu sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil, terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahan kredensial Duta Besar tercatat RI untuk Brasillia, Bapak Toto Riyanto setelah di undang secara resmi untuk menyampaikan credential pada upacara di Istana Presiden Brasil pada pukul 9.00 pagi (waktu Brasillia) tanggal 20 Februari 2015,”demikian isi protes Kemlu.

Menurut Kemlu cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia.

Pihaknya telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada hari itu juga (20/2) pukul 22.00 untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat dengan nota protes

“Kemlu telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, Pk. 22.00 untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes,”demikian isi protes Kemlu

Selain memanggil Duta Besar Brasil, Indonesia juga tarik pulang Dubes RI tercatat untuk Brasil sampai dengan adanya jadwal baru penyerahan kredential pasti oleh Pemerintah Brasil

“Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI designate untuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil,”demikian isi protes Kemlu

Kemlu beranggapan sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba.

Seperti diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan Brasil menunda surat kepercayaan (Letter of Credential) Dubes RI yang baru Toto Riyanto ketika akan melaksanakan upacara penyerahan kredensial bersama dengan koleganya dari Yunani, Senegal, Panama, Venezuela, El Salvador.

Alasan penundaan ini terkait dengan dieksekusinya warga Brasil pada tahap pertama dan jelang eksekusi kedua yang mana dalam daftar terdapat lagi warga negeri itu.



Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Senin, 16 Februari 2015

Italia Tutup Kedutaannya di Libya

Istimewa
TRIPOLI, - Situasi Libya yang tidak menentu di kawasan Libya membuat Italia menutup perwakilannya di negara itu.

Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Italia, Paolo Gentiloni mengatakan memburuknya situasi di Libya membuat negaranya memandang perlu untuk menutup perwakilan negara mereka di kawasan Afrika Utara.

Dengan menutup perwakilannya. Italia menjadi negara anggota Uni Eropa terakhir yang berada di sana. Hingga saat ini dua kubu masih saling klaim memerintah di sana dengan banyak milisi senjata yang terlibat.

Situasi ini terjadi pasca meninggalnya pemimpin tertinggi kharismatik negara itu, Moammar Gadhafi pada tahun 2011.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Sabtu, 14 Februari 2015

RCMP Gagalkan Usaha Penembakan Massal

OTTAWA, - Kepolisian Kanada, RCMP berhasil menggagalkan usaha serangan penembakan massal yang dilakukan oleh dua orang di Provinsi Pantai Timur Nova Scotia pada Jumat (13/2).

Informasi yang beredar, Polisi menyatakan pelaku akan melaksanakan aksi terror ini pada saat seluruh dunia termasuk Kanada merayakan Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day), Sabtu (14/2)

Ilustrasi - Istimewa

RCMP mendapatkan informasi yang menunjukkan dua tersangka yaitu pria berusi 19 tahun asal Timberlea, Nova Scotia dan seorang wanita berusia 23 tahun dari Jenewa, Illinois memiliki sejumlah senjata api dan berencana membawa senjata tersebut ke sebuah area publik di kawasan Halifax, Nova Scotia sebelum akhirnya melakukan aksi bunuh diri.

Kepastian ini juga disampaikan Komandan Polisi Nova Scotia, Brian Brennan yang mengatakan aksi ini dilakukan beberapa individu yang memiliki keyakinan dan bersedia untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga.

“Saya menilai rencana ini dilakukan oleh sekelompok individu yang memiliki sebuah keyakinan dan bersedia untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga. Namun proses penyelidikan tidak mengklasifikasikan (rencana ini) sebagai tersangka teroris. Saya menilai serangan tersebut tidak berhubungan dengan sentiment budaya,”ucapnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kanada kini kian gencar menghadapi kelompok radikal setelah serangan lonewolf pada Oktober 2014 lalu.

Akibat peristiwa itu, para pejabat keamanan negeri tersebut prihatin dengan apa yang mereka gambarkan sebagai serangan potensial yang dilakukan oleh lonewolf, individu radikal yang bergerak sendiri.

Langlah ini diterapkan dimana pada Januari lalu, Kanada memperkenalkan RUU yang memberikan kewenangan lebih kepada badan intelijen agar bisa ditindak dalam menghadapi ancaman terorisme.




Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz