Jawaban PDIP atas Tersangka Korupsi Jadi Pengurus Partai

SANUR, - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat suara terkait ada beberapa nama yang terkait korupsi masuk dalam pengurus pusat.

Melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mencoba menjelaskan bahwa nama-nama yang dipermasalahkan sudah ditelusuri dimana kasus yang menjeratnya kadernya bermotif politik.

“Misalnya dalam kasus Idham Samawi dalam kajian yang dilakukan oleh dewan pimpinan partai, ada latar belakang politik yang sangat kuat, latar belakang yang berkaitan dengan pemilukada, latar belakang yang berkaitan dengan rivalitas penentuan DPD, kami memiliki data-data yang cukup valid di situ,”ucapnya

Sedangkan soal masuknya nama Rokhmin Dahuri sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman yang tercatat alumni tahanan KPK karena korupsi, Sekjen Hasto mengatakan bahwa kasus yang menimpa mantan menteri perikanan tersebut bermuatan politis

“Saat itu kita meihat ada latar belakang politik yang kuat, dan tentu saja tiap warga negara memiliki kesempatan dan dijamin oleh undang-undang untuk memperbaiki dan apalagi ketika keputusan politik itu dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu,”ucapnya.

Soal keberadaan Olly Dondokambey yang berulang kali disebut dalam berkas perkara, menurut Sekjen Hasto bahwa yang terjadi masih status saksi.

“Proses hukum yang berkeadilan juga mengikuti tatanan yang proper, tatanan yang melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukan tatanan yang dimunculkan dan kemudian ada sebuah klaim terhadap suatu status seseorang,”ucapnya

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP 2015-2020

DENPASAR, - Tidak butuh lama bagi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk mengumumkan susunan penguru partainya dengan durasi lima tahun mendatang.

Setidaknya ada muka baru masuk dalam jajaran elite partai berlogo kepala banteng tersebut, namun ada beberapa yang menarik dalam pengurus baru tersebut.

Yang pertama adalah hadirnya dua anak Megawati, Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo masuk menjadi  Ketua DPP

Kedua adalah hadirnya tokoh-tokoh yang bersinggungan dan pernah dekat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Idham Samawi yang menjabat Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi.

Kemudian Bambang Dwi Hartono sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, lalu ada Rokhim Dahuri (Ketua Bidang Kemaritiman) serta Olly Dondokambey yang menjabat sebagai bendahara umum

Terkait dengan hal ini, pihak PDIP belum memberikan penjelasan alasan nama-nama ini masuk dalam jajaran elite klub tersebut.

Berikut daftar pengurus PDIP 2015-2020

Ketua Umum

Megawati Soekarno Putri

Ketua Bidang Kehormatan Partai

Komaruddin Watubun

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu

Bambang Dwi Hartono

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi

Idham Samawi

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi

Djarot Saiful Hidaya

Ketua Bidang Politik dan Keamanan

Puan Maharani (non aktif)

Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan

Trimedya Pandjaitan

Ketua Bidang Perekonomian

Hendrawan Supratikno

Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Muhammad Prakosa

Ketua Bidang Kemaritiman

Rokhmin Dahuri

Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Andreas Hugo Pareira

Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana

Ribka Tjiptaning

Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan

Mindo Sianipar

Ketua Bidang Kesehatan dan Anak

Sri Rahayu

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

I Made Urip

Ketua Bidang Koperasi dan UMKM

Nusirwan Sujono

Ketua Bidang Pariwisata

Wiryanti Sukamdani

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga

Sukur Nababan

Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME

Hamka Haq

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif

Prananda Prabowo

Sekretaris Jenderal

Hasto Kristiyanto

Wakil Sekjen bidang Internal

Utut Adianto

Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan

Erico Sotarduga

Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan

Ahmad Basarah

Bendahara Umum

Olly Dondokambey

Wakil Bendahara Umum Bidang Internal

Rudianto Tjen

Wakil Bendahara Umum Bidang Program

Juliari Peter Batubara

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Mega Jengkel Lihat Kelakuan Kadernya yang Bermasalah

JAKARTA, -  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel kepada kadernya yang merengek nangis meminta tolong karena kena masalah hukum yang jelas melanggar ketentuan partai

Hal ini disampaikan dalam kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di Grand Inna Sanur, Bali

“Jengkel sekali ya apalagi kena masaah hukum, ngamuk saya, menangis minta tolong. Kalau boleh saya berkeras rasanya orang itu sudah saya apakan,”ucapnya

Mega sendiri sudah dari awal  sudah mewanti agar para kadernya tidak ada yang tergoda ketika menduduki posisi jabatan dengan tindakan tegas.

“Kader tahu itu tabu, kalau mau begitu jangan di sini keluar dan itu terus menerus dilakukan jadi pengamatan saya,”ucapnya.

Ucapan ini terkait dengan situasi yang dihadapi oleh partai ini disaat kongres salah satu kadernya tertangkap tangan oleh KPK karena kasus suap.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Ketua Partai Golkar Beri Penghormatan Terakhir Kepada Lee

SINGAPURA, - Ketua DPP Partai Golkar yang sah dan diakui negaras, Agung Laksono dikabarkan akan berangkat menuju ke Singapura untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Perdana Menteri Pertama Singapura, Lee Kuan Yew.

Informasi yang beredar, Agung Laksono bersama isteri Silvia Wenas bersama jajaran Partai Golkar antara lain, Leo Nababan, Ketua DPP Bidang Luar Negeri Jasril serta Penasehat Partai, Edward Soerjadjaja.

Rencananya Sabtu sore ini rombongan tersebut akan tiba dan mengunjungi Gedung Parlemen Singapura tempat jenazah Lee Kuan Yew di semayamkan.

Masyarakat umum masih diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada Perdana Menteri sekaligus Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew hingga hari ini, karena Minggu (29/3) akan dimakamkan.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Post ke-150 : Pidato Hari Perempuan Dunia oleh Megawati Soekarnoputri

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Damai Sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Yang terhormat,

Ibu Iriana Joko Widodo

Para Menteri Kabinet Kerja

Bapak/Ibu Kepala Daerah

Dan yang saya banggakan, perempuan-perempuan dari berbagai organisasi, para bidan PTT, hadirin se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Atas karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Perempuan Internasional.

Peringatan hari perempuan sedunia ini sangatlah penting. Inilah momentum bagi kaum perempuan Indonesia, untuk menelusuri kembali jejak sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia, yang tidak kalah dengan perjuangan kaum perempuan dunia.

Lihatlah, perjuangan Gayatri Radjapadmi yang meletakkan dasar kepemimpinan pemersatu Nusantara pada jaman Majapahit.

Pelajarilah perjuangan Laksamana Malahayati yang menggetarkan bala tentara penjajah Portugis dan berdiri sebagai panglima perempuan terkuat di Aceh.

Demikian halnya dengan kepeloporan RA Kartini, Dewi Sartika, Christina Martha Tiahahu, dan masih banyak lagi. Pendeknya,  negeri ini tidak pernah kering dari hadirnya seorang pemimpin pelopor, berkat kaum perempuannya yang visioner dan menyatukan diri dalam perjuangan kebangsaan Indonesia.

Meskipun demikian, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan sejarah, bahwa bangsa ini mengalami penjajahan yang begitu lama, lebih dari 350 tahun. Proses penjajahan ini sangatlah dahyat dan berlangsung dari generasi ke generasi.

Sekiranya ada penelitian yang mendalam, saya percaya bahwa penjajahan ini telah mewariskan suatu bentuk dari “gen perbudakan” yang muncul dari rasa rendah diri  yang menggerus mentalitas dan martabat kita sebagai bangsa.

Di sinilah saya sepakat terhadap pentingnya nation and character building, atau suatu revolusi mental, untuk mengembalikan keseluruhan jati diri kita sebagai bangsa besar, yakni bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Saudara-saudara,

Perjuangan gerakan kaum perempuan, merupakan potret perjuangan kemanusiaan atas “kemerdekaan, kesetaraan dan kebersamaan” di ranah politik, sosial  dan ekonomi. Ini pun tidak cukup.

Perjuangan perempuan dengan nilai-nilai di atas, hanya berarti apabila kaum perempuan menyatukan diri dengan rakyat, sebab perempuan adalah Rakyat itu sendiri.

Dalam konteks emansipasi, tak boleh ada eksklusifitas bersikukuh mengatakan: “emansipasi  hanya untuk perempuan”. Apalagi, sampai membuat garis dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Tengoklah “Sarinah”. 

Di dalam buku tersebut, Bung Karno menyitir sebuah hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan betapa pentingnya perempuan bagi negara. Perempuan itu tiang negeri. Manakala baik perempuan, baiklah negeri ini.

Manakala buruk perempuan, buruklah negeri ini. Karena itu, dalam Peringatan Hari perempuan Internasional pada tahun 1960, Bung Karno pun menegaskan, apa yang  diperjuangkan oleh kaum perempuan sudah seharusnya diperjuangan juga oleh kaum laki-laki. “The emancipation of woman is the emancipation of man”. 

Tapi, menurut Bung Karno, kaum perempuan tetap harus bergerak dan berjuang keras. “Tidakkah berulang kali saya berkata: seribu dewa dari kayangan pun tidak akan bisa menolong kepada saudara kaum wanita, jikalau saudara-saudara wanita sendiri tidak berjuang.

Nasib wanita tidak di dalam tangannya kaum laki-laki, nasib wanita tidak di tangan seribu dewa dari kayangan, nasib wanita adalah di dalam tangannya sendiri.”

Saudara-saudara,

Ide, semangat, dan landasan perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagaimana digambarkan dalam Sarinah menempatkan pentingnya azas kolektivitas.

Kolektivitas yang menyatukan kaum perempuan Indonesia dalam gagasan yang sama. Bahkan kekuatan kolektivitas itu hadir sebagai kekuatan perubahan sehingga kaum perempuan menjadi sumber kebudayaan bagi Indonesia yang lebih baik.

Semangat inilah yang saya harapkan muncul kembali, sekaligus sebagai antitesa atas menguatnya orientasi individual dalam seluruh bidang kehidupan yang semakin pragmatis.

Semangat kepeloporan kaum perempuan ini sangatlah penting. Sebab, bagaimana kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur, apabila dalam contoh kehidupan sehari-hari saja, kaum perempuan justru semakin terpinggirkan.

Hadirin yang saya muliakan,

Tahun ini adalah tahun penentuan bagi kaum perempuan Indonesia. Tahun dimulainya pemerintahan baru. Janji-janji politik pada masa kampanye telah disampaikan, termasuk yang terkait isu-isu perempuan.

Saya yakin, kita semua berharap adanya pemenuhan janji-janji politik itu. Dasar-dasar keberpihakan terhadap perjuangan kaum perempuan pun telah saya letakkan.

Dalam kapasitas saya sebagai presiden, saya telah mendorong dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. Demikian halnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya  pun memutuskan untuk menandatangani Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.

Saya juga memaksa Kapolri Saat itu, Bapak Da’i Bachtiar, agar Akademi Kepolisian membuka kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk mendarma-baktikan sebagai Bayangkara Negara.

Sekarang, saya dengar, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi perempuan juga sedang memperjuangkan berbagai aturan yang penting bagi perbaikan nasib kaum perempuan.

Mulai dari Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, hingga revisi undang-undang bagi TKI, yang mayoritas juga adalah kaum perempuan.

Ada pula kelompok yang sedang menggalang kekuatan untuk hadirnya Undang-Undang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, perbaikan atas aturan tentang perkawinan, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu sangatlah penting bagi kaum perempuan Indonesia.

Saudara-saudara,

Sudah saatnya kita pun memperkuat kebijakan politik, yang membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia. Pendidikan adalah jalan pembebasan bagi kaum perempuan Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya.

Demikian halnya, terkait dengan kebutuhan pokok rakyat. Ketika saya diberi kesempatan memimpin negeri ini, satu hal yang terus menjadi perjuangan saya, bahkan hingga saat ini, adalah pentingnya stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ini menjadi salah satu tolak ukur bagi saya, apakah kita sudah berdaulat di bidang pangan, atau sebenarnya hanya bicara ketahanan pangan. Pilihan ideologis atas persoalan ini adalah bahwa negara harus berdaulat di bidang pangan. Negara harus memastikan kesediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau.

 Saya paham, hal ini bukanlah masalah sederhana. Diperlukan tekad politik yang kuat untuk berani menolak impor misalnya; Integrasi kebijakan hulu-hilir di sektor produksi dan distribusi pangan; serta adanya politik anggaran yang berpihak agar berbagai persoalan terkait dengan infrastruktur pertanian  dapat secepatnya diselesaikan.

Kepeloporan kaum perempuan di sektor ini sangatlah penting. Kaum Perempuan dengan seluruh daya kreasinya, mampu mengemas, ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarganya. Intermezo: harga kebutuhan pokok yang semakin tingi (beras, cabe dll) dan bagaimana berupaya menyajikan menu makanan yang murah dan bergizi dari sumber dalam negeri.

Hadirin yang saya muliakan,

Persoalan lain yang dihadapi kaum perempuan Indonesia adalah tingginya angka kematian Ibu yang melahirkan. Angka kematian bahkan melampaui target MDG’s yang mematok 102 per setiap 100 ribu kelahiran.

Sementara, di Indonesia  terjadi 359 kematian dari setiap 100 ribu kelahiran. Berdasarkan catatan dari BKKBN, angka kelahiran di Indonesia 4 sampai 5 juta setiap tahunnya.

Artinya, 1.436 saudara perempuan kita meninggal setiap tahun karena melahirkan. Bayangkan, lebih dari 69 tahun kita merdeka, dan Indonesia masih jauh tertinggal di dalam memberikan jaminan kehidupan bagi warga bangsanya.

Saudara-saudara,

Kita tidak bisa sekedar berbicara tentang tinginya angka kematian Ibu melahirkan ini. Diperlukan perubahan revolusioner mencakup aspek mental, adat istiadat, pendidikan, kesehatan, dan perhatian yang begitu besar terhadap Ibu-ibu hamil agar terpenuhilah seluruh gizi dan jaminan kesehatan yang diperlukan.

Atas persoalan ini, saya mengajak kaum perempuan Indonesia untuk menjadikan hal ini sebagai tugas sosial bersama, dan pada saat bersamaan memperbaiki pola pikir kaum perempuan Indonesia agar semakin sadar pada tugasnya sebagai penjaga keberlangsungan generasi bangsa.

Tugas ini, tentunya memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan, yaitu para bidan.  Di Indonesia, lebih dari 50 persen kelahiran dibantu oleh bidan.

Kita kekurangan tenaga bidan. Namun, ada ketidakadilan yang diterima para bidan, dari mulai kontrak kerja berkepanjangan, cuti melahirkan tak sesuai aturan, hingga upah hanya 1,4 juta rupiah setiap bulannya. Jelas, ini tidak sesuai dengan beban dan resiko kerja!

Bidan-bidan berstatus kontrak dengan SK Pemerintah Pusat, saat ini sedang memperjuangkan nasib agar diangkat menjadi pegawai tetap negara.

Menurut saya, sudah seharusnya tuntutan tersebut dipenuhi. Mengingat profesionalisme dan masa pengabdian yang panjang dari mereka.

Saya mendukung perjuangan ini, dan mengajak anda semua untuk menyepakati Peringatan Hari Perempuan Internasional kali ini dengan satu tekad perjuangan: “Selamatkan Ibu Melahirkan, dan Selamatkan Bidan PTT!”

Memperjuangkan nasib Bidan PTT adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan. Memperjuangkan Ibu melahirkan adalah memperjuangkan kehidupan bangsa.

Terakhir, saya serukan kepada kaum perempuan Indonesia di mana pun berada, di hari yang penuh rahmat Illahi ini, satukanlah hati, pikiran, jiwa raga dan semangatmu, bersatulah…! 

Bersatulah kaum perempuan Indonesia dalam satu gerbong gotong royong, dan dalam satu suara tarian pengabdian! Derita kemiskinan rakyat adalah gending semangat yang akan menjaga nyala obor gerak perjuangan kita. Jangan biarkan obor itu mati! Mengalunlah bersama dalam rampak barisan keyakinan: Allah Subhanahu Wa Ta’ ala, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan ini.

Saatnya perempuan bangkit menjadi bagian kekuatan bangsa. Kita membutuhkan kesadaran nasional, semangat nasional, perjuangan nasional!

Ketidakpedulian hanya akan membuat bangsa ini terseret arus ketidakadilan.  Ketidakpedulian hanya akan menggerus kaum perempuan dalam ketidakberdayaan. Ketidakpedulian hanya akan membuat Rakyat terkubur dalam pemiskinan struktural!

Kesejahteraan berkeadilan sosial, tidak jatuh dari langit seperti embun di waktu malam. Tetapi, itu adalah hasil perjuangan, perjuangan sebuah bangsa! Selamat Hari Perempuan Internasional, selamat berjuang!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Damai Sejahtera bagi kita semua

Salom

Om santi santi santi om

Namo Buddhaya

Megawati Soekarnoputri

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Megawati Sindir Anggota DPR Perempuan

JAKARTA, - Dalam pidato budayanya merayakan Hari Perempuan Dunia, Megawati sedikit menyindir keberadaan kaumnya di Parlemen dalam hal cara berpakaian mereka.

Sindiran Megawati ini disampaikan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta yang mengatakan dirinya hanya bisa tertawa saja melihat tingkah laku anggota DPR perempuan.

“Itu Anggota DPR yang terhormat, saya ketawa aja, yang baru-baru mohon maaf kalau ini sebagai kritik cantik-cantik, wah keren-keren di sini tasnya yang dari apa entah, di sini tas kantornya isinya buku tebal-tebal. Jadi saya lihat sebenarnya dia ke DPR mau apa ya, itulah kenyataannya ibu-ibu,”ucapnya.

Soal keberadaan perempuan dalam pemerintahan, Megawati pun bercerita ketika dirinya menjabat Wapres era Presiden GusDur dimana atas desakan dari kalangan perempuan maka diterbitkan UU terkait adanya 30 persen anggota parlemen diisi dari kaum wanita.

Menurutnya angka tersebut sangatlah sulit karena ketika perempuan mendapatkan karir bagus di politik namun ada halangan dari suami yang tidak rela istrinya lebih sukses dan itu sering terjadi.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana sang ibu aktif dalam berpolitik karena jaman itu sangat luar biasa karena organisasi wanita pada waktu itu selalu punya dasar untuk politik peremuan yang diperjuangkan.

Dirinya pun miris dimana Indonesia yang berpenduduk sekitar 250 juta baru mempunyai satu presiden perempuan.

“Kalau seperti saya dielu-elukan, Presiden pertama perempuan sedih saya sebetulnya. Masa Indonesia yang berpenduduk 250 juta Presiden Perempuan baru satu. Kan mestinya paling tidak sudah mulai lagi ya, saya sampai bilang okelah mungkin paling tidak wapres ya,”ucapnya.

Selain itu puteri mantan proklamator ini juga sedih melihat banyaknya perempuan yang menganggap berpolitik itu tabu dan hanya bisa dilakukan pria padahal dalam keseharian yang dilakukan para ibu ini bagian dari perpolitikan negeri ini.

“Ibu-ibu sekarang kalau datang (ke acara) hanya diam, dengar ceramah lalu pulang. Tidak beragurmen berpikir, berdiskusi, berdebat, ini apa zaman perbudakan ? Apa perempuan Cuma bisa jadi konco wingking ? Ibu bilang harga cabe itu, harga bawang masalah apa ? itu ranah politik bu, politik berdagang,”ucapnya.

Dalam peringatan ini hadir pula sejumlah menteri perempuan kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo, seratus Bidan PTT dari seluruh Indonesia.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Megawati Minta Perempuan Indonesia Berani Berpolitik

JAKARTA, - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta agar para kaum perempuan Indonesia untuk lebih berani terjun ke dalam dunia politik.

Permintaan ini disampaikan Megawati ketika menyampaikan pidato dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta

“Banyak ibu-ibu bilang, politik itu tabu. Karena katanya hanya untuk kaum laki-laki. Jangan lupa kalau ibu bicara harga cabai, harga kebutuhan sehari-hari, sebetulnya itu ranah politik,”ucapnya.

Selain itu, Mega mengatakan Indonesia harusnya memiliki banyak pemimpin penerus dari kalangan perempuan dimana harus berani membuat pilihan serta berani mengubah nasibnya.

“Bagaimana kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur apabila dalam kehidupan sehari-hari saja kaum perempuan justru makin terpinggirkan,”ucapnya.

Dalam acara pidato kebudayaan Megawati ini dengan tajuk Tahun Penentuan Bagi Perempuan Indonesia hadir para menteri perempuan kabinet kerja misal Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansah, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Nampak juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Soal Eksekusi, Megawati Berikan Pesan Kepada Jokowi

JAKARTA, - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan wejangan kepada Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum terutama terkait eksekusi mati narkotika.

Megawati mengatakan ini dalam pidato kebudayaan merayakan Hari Perempuan Dunia dimana peredaran dan penggunaan narkotika dinegeri ini telah pada taraf mengkhawatirkan.

“Maka saya bilang pada Jokowi, kasus narkotika yang menjual, yang sudah divonis mati jangan diberi grasi,”ucanya.

Presiden kelima Indonesia ini juga mengatakan bahwa penegakkan hukuman mati untuk pengedar narkotika harus dilihat dari efek yang ditimbulkan dengan melihat banyaknya generasi muda yang harapannya pupus karena narkotika.

“Harus dikemukakan korban yang ditimbulkan berapa korban jiwa akibat narkoba, berapa rumah tangga yang rusak karena narkoba,”ucapnya.

Terkait dengan kasus narkotika, Pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya untuk melakukan eksekusi mati disaat mendapatkan tentangan bahkan mengalami pelecehan secara diplomatic oleh negara yang warganya menjadi terpidana yang masuk dalam daftar eksekusi.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Mendagri Nyatakan APBD versi Ahok Tak Bermasalah

JAKARTA, - Apa yang terjadi antara legislative serta eksekutif di DKI Jakarta membuat Kementerian Dalam Negeri angkat bicara.

Kementerian Dalam Negeri telah selesai mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015 dimana terdapat beberapa perbaikan meski secara umum rincian yang dilakukan Pemprov DKI dinyatakan tidak bermasalah.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain seperti soal alokasi anggaran pendidikan yang harus mencapai 20 persen.

“Pegangan Kemendagri adalah (APBD) pengajuan hasil pembahasan anggaran di rapat paripurna dengan menggunakan e-budgeting,”ucap Menteri Tjahjo.

Menurut Menteri Tjahjo, setelah dievaluasi APBD paling lambat bisa disetujui pada 8 Maret mendatang dengan begitu dirinya berharap APBD bisa segara dicairkan dalam hal membiayai pembangunan di pusat kota pemerintahan.

Hasil evaluasi APBD akan dikomunikasikan kepada DPRD DKI Jakarta. Menurut Menteri Tjahjo bahwa pihaknya tetap menghargai proses politik yang dilakukan legislative seperti hak angket serte berkomunikasi dengan pihak terkait.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Pegawai KPK : Yuddy itu siapa ? Kami Tak Kenal Dia

JAKARTA, - Terkait dengn adanya ancaman sanksi yang diberikan Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan pegawai KPK tidak menyurutkan usaha mereka bahkan menantang sang menteri.

Hal ini disampaikan Penasehat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam yang mengatakan bahwa Menteri Yudhi tidak memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi terhadap pegawai lembaga anti-rasuah tersebut karena tidak paham akan produk hukum yang memayungi insitusi tersebut.

“Yuddy itu siapa ? Apa urusan dia dengan KPK ? Tolong kasih tahu ke Yuddy kami tak kenal dia,”ucapnya dengan berang.

Menurut Nanang, aksi protes tersebut bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap individu pimpinan atau birokrasi tetapi pemberontakan terhadap kebenaran yang diinjak-injak.

Senada dengan ucapan soal sanksi yang akan diberikan Menteri Yuddy, Kepala Bagian Pemberitaan dan Infromasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan apa yang dikatakan Menteri PAN tidak punya kewenangan memberikan sanksi kepada pegawai institusi ini.

Nugraha pun mengingatkan Menteri Yuddy bahwa pegawai KPK tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 yang diperbaharui dengan PP Nomor 103 dalam Undang-Undang KPK bahwa keputusan tertinggi ada di tangan lembaga itu sendiri.

Seperti diketahui, Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi akan memberikan ancaman terhadap para pegawai KPK yang berunjuk rasa karena tidak boleh ada pembangkangan.

Demo para pegawai KPK ini terkait dengan adanya pelimpahan kasus Budi Gunawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006.

Merasa tidak menerima dijadikan tersangka dalam kasus tersebut mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnya memutuskan status yang dialamatkan BG tidak sah.

Karena hasil praperadilan inilah membuat KPK memilih untuk melimpahkan penanganan kasus BG ke Kejaksaan Agung RI bahkan Jaksa Agung pun akan mengembalikan kepada Polri tempat BG bekerja.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Pegawai KPK Demo, Menteri PAN dan RB Ancam Kenakan Sanksi

JAKARTA, - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdemo ternyata mendapatkan respon dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan mendapatkan sanksi.

Kepastian ancaman sanksi ini dilontarkan sang Menteri Yuddy Chrisnandi yang mengatakan tidak boleh tolak menolak dengan mengikuti prosedur institusi.

“Tidak boleh tolak menolak, ikuti prosedur institusi. Semua ada prosedur hukumnya, semua saling menghormati tugasnya masing-masing dan diikuti kesepakatan para pimpinan dan enggak boleh ada pembangkangan,”ucapnya.

Menteri Yudi juga mengatakan seharusnya  aparatur sipil atau PNS termasuk yang bekerja di KPK menerapkan serta menaati setiap kebijakan pimpinan dengan baik dan disiplin

“Akan ada sanksi, ancaman ini saya berikan peringatan agar bekerja dengan baik,”ucapnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan bahwa apa yang terjadi di KPK adalah menjadi urusan internal pimpinan.

Namun sebelumnya Menteri Tedjo memberikan pernyataan konyol setelah sebelumnya menyebut para pendemo membela KPK sebagai orang ga jelas, kali ini melabeli para pegawai komisi antirusiah tersebut seperti buruh.

Sebagai informasi, Demo para pegawai KPK ini terkait dengan adanya pelimpahan kasus Budi Gunawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006.

Merasa tidak menerima dijadikan tersangka dalam kasus tersebut mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnya memutuskan status yang dialamatkan BG tidak sah.

Karena hasil praperadilan inilah membuat KPK memilih untuk melimpahkan penanganan kasus BG ke Kejaksaan Agung RI bahkan Jaksa Agung pun akan mengembalikan kepada Polri tempat BG bekerja.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Istana Berikan Penjelasan Soal Perluasan Wewenang Kantor Kepresidenan

JAKARTA, - Terkait dengan adanya perluasan tugas dan fungsi Kantor Kepresidenan yang saat ini dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan akhirnya Istana pun angkat bicara.

Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada para jurnalis di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta yang mengatakan bahwa perluasan tugas dan fungsi itu dilakukan agar Kantor Kepresidenan bisa menjadi jembatan koordinasi antar kementerian.

Menteri Andi juga mengatakan bahwa dasar Presiden memiliki lima program prioritas yaitu infrastruktu, energy, pangan, pariwisata dan kemaritiman dengan hal itulah dibutuhkan sinergitas antar lembaga atau kementerian.

“Lima program prioritas ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Jadi aspek pengendalian yang akan dilakukan oleh Kepala Staf (Kepresidenan) adalah program-program yang dalam implementasikan harus dilaksanakan lintas kementerian atau lintas Menko,”ucapnya

Menteri Andi pun memberikan contoh dalam isu energy yang berada di bawah Menko Kemaritiman namun dalam pelaksanaan akan muncul persoalan dengan infrastruktur dimana akan muncul upaya untuk mengatasi supaya tidak terjadi gejolak.

“Jadi misalnya energy, itu di bawah Menko Kemaritiman, tapi dalam pelaksanaannya akan muncul persoalan dengan infrastruktur, berarti ke Menko Perekonomian, akan muncul upaya untuk mengatasi supaya tidak terjadi gejolak. Misalnya pembebasan lahan itu terkait Kemenkopolhukam. Di dalam hal seperti ini fungsi Kepala Staff menjadi relevan,”ucapnya.

Menteri Andi pun menepis informasi jika kantor yang dipimpin Luhut dianggap memiliki kewenangan lebih dari kementerian dimana fungsi institusi tersebuat adalah untuk membantu Presiden dalam mengimplementasikan program unggulan.

Selain itu menurut Menteri Andi, untuk evaluasi akan dilakukan bersama dan insititusi tersebut juga akan dievaluasi dengan beberapa lembaga.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz

Nasdem Tarik Keikutsertaan dalam Hak Angket

JAKARTA, - Ada yang mengejutkan dimana Partai Nasdem menginstruksikan kepada koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk mencabut hak angket yang sebelumnya ditandatangani.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat (NasDem) Patrice Rio Capela dimana adanya laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara otomatis tidak diperlukan lagi hak angket tersebut.

“Pada dasarnya hak angket adalah hak dewan untuk melakukan penyelidikan. Namun dengan langkah Gubernur DKI yang membawa KPK hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi. DPP menginstruksikan DPW dan fraksi NasDem di DPRD Jakarta untuk mencabut hak angket,”ucap Rio.

Patrice juga mengatakan pihaknya mendorong KPK serta aparat penegak hukum lainnya untuk sesegera mungkin dan terbuka melakukan pemeriksaan khususnya tentang adanya selisih Rp12,1 triliun.

“Karena itu kita mendorong KPK serta aparat penegak hukum lainnya untuk sesegera mungkin dan terbuka melakukan pemeriksaan. Khusus tentang adanya selisih Rp12,1 triliun itu, biar ditelusuri. Ahok juga mengatakan juga terdapat di 2014 biar di cek saja,”ucapnya.

Senada dengan Patrice, Ketua DPP NasDem Enggartiasto Lukita meminta agar semua pihak mempercayai KPK menyelesaikan masalah ini

“Hak angket itu buat apalagi ? Kita meminta KPK biar cepat memprosesnya. Mempercayaan KPK dan aparat penegak hukum menemukan yang diduga terjadi sesuatu yang tidak benar,”ucapnya.

Sebagai informasi, Ahok mengungkapkan adanya keganjilan dalam APBD DKI 2015 adanya dana siluman sebesar Rp12,1 triliun

Tidak hanya menemukan dana siluman, dalam APBD ini hampir semua sekolah dibuatkan anggaran untuk pembelian suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp6 miliar.

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz