JAKARTA, - Tertanggal besok
hingga 7 Februari 2015, Presiden Joko Widodo akan memulai kunjungan kenegaraan
ke kawasan Asia Tenggara dengan tujuan pertama adalah Malaysia.
Kunjungan ini memiliki nilai
strategis karena Malaysia adalah salah satu negara tetangga strategis yang
memiliki hubungan diplomatic yang dinamis dengan Indonesia.
Dinamika panas-dingin
hubungan Indonesia-Malaysia mulai dari soal perbatasan, klaim artefak budaya
hingga soal buruh migran Indonesia.
Dalam konteks kekinian,
kunjungan ke Malaysia juga merupakan hal yang urgent mengingat saat ini (tahun
2015) Malaysia adalah Ketua ASEAN dan politik luar negeri Indonesia dibawah
Presiden Joko Widodo sangat melihat ASEAN sebagai arena regional yang penting
Hal ini dimata penggiat
buruh migran Indonesia kunjungan Presiden Joko Widodo juga tidak boleh
disia-siakan hanya sebagai kunjungan kenegaraan tanpa makna, tetapi harus
dimaksimalkan untuk mengkonkritkan prinsip Nawacita yang menghadirkan negara
sebagai pelindung wara negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri.
 |
| Istimewa |
Insiden iklan produk
pembersih Robovac Malaysia yang melecehkan dan merendahkan martabat PRT migran
Indonesia harus menjadi bahan protes untuk dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo
kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Peristiwa itu bukan sekali
terjadi, tetapi terus berulang. Sikap tegas Presiden Joko Widodo diharapkan
mampu mengakhiri era stigmatisasi dan diskriminasi terhadap buruh migran
Indonesia dalam berbagai media (penyebutan “Indon” sebagai ejekan, iklan yang tidak layak) yang selama ini
dibiarkan.
Oleh karena itu
sebagaiaman informasi yang berikan
melalui email, Migrant CARE sebagai
organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia, mendesak kepada
Presiden Joko Widodo untuk benar-benar serius memperjuangkan hak-hak buruh
migran Indonesia di Malaysia dan mengagendakan masalah buruh migran sebagai
salah satu prioritas pembicaraan tingkat tinggi. Persoalan-persoalan mendesak
yang harus segera diselesaikan adalah:
1.
Keseriusan pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan
memastikan pemenuhan hak-hak PRT migran Indonesia dengan standar hak asasi
manusia
2. Desakan agar pemerintah Malaysia tidak
menggunakan standar ganda dan mengakhiri praktek kriminalisasi dalam penanganan
buruh migran tak berdokumen. Selama ini industri perkebunan yang memakmurkan
ekonomi Malaysia ditopang jutaan buruh migran tak berdokumen.
3. Desakan kepada pemerintah Malaysia untuk
memberikan akses kepada puluhan ribu anak-anak buruh migran Indonesia tak
berdokumen untuk layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Desakan kepada pemerintah Malaysia
(sebagai Ketua ASEAN) untuk serius menuntaskan pembahasan dan perwujudan adanya
instrumen dan mekanisme perlindungan hak asasi buruh migran di kawasan ASEAN
yang efektif dan bersendikan pada instrument internasional perburuhan dan hak
asasi manusia.
Menurut Migran Care
Indonesia dengan adanya desakan dan tuntutan ini disampaikan kepada Presiden
Joko Widodo agar perwujudan “negara hadir” dalam perlindungan buruh migran
Indonesia benar-benar terwujud.
Kontak Blog >
ervanca@gmail.com
Twitter.com/Lorcasz
