Selasa, 21 April 2015

#KAA60 , Indonesia dan Thailand Jalin Kemitraan dalam Berantas Illegal Fishing

JAKARTA, - Pemerintah Indonesia akan meningkatkan kerjasama bilateral dengan Thailand dalam pemberantasan illegal fishing.

Dukungan dari Thailand itu diwujudkan dalam bentuk pemasangan 7.000 tracking system di kapal ikan untuk mempermudah pengawasan.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Indroyono Soesio dalam acara side event yang merupakan bagian dari Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center, Senayan-Jakarta sebagaimana dilansir dari laman resmi KAA

“Kami sangat mengapresiasi respon yang sangat tinggi dari Thailand. Mereka sudah setuju untuk bekerja keras dalam menghadapi masalah illegal fishing karena persoalan ini harus dihadapi secara bersama-sama,” ucapnya

Menurut putera mantan Menkopolkam era Orde Baru, Soesilo Soedarman ini mengatakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap penuntasan illegal fishing sejalan dengan kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

“Tentunya kami perlu dukungan dan kerjasama dari negara-negara tetangga yang berbatasan secara langsung dengan Indonesia," katanya.

Menk Indroyono optimis dengan peningkatan kerjasama dengan Thailand tersebut maka kasus-kasus pencurian ikan dapat dikurangi dan bahkan bisa dihapuskan.

“Sejauh ini kami juga akan mengajak negara-negara lain di Asia agar mau menuntaskan illegal fishing, sebab sangat merugikan kekayaan alam dan juga nelayan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan ini menambahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan kerjasama pemberantasan illegal fishing dengan negara seperti Malaysia dan Vietnam.

Harapannya agar kekayaan laut Indonesia bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk perbaikan kesejahteraan para nelayan.

“Jangan sampai justru pihak lain yang mendapatkan manafaat atau keuntungan dari kekayaan laut kita yang sangat melimpah,”ucapnya.

Mantan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur FAO, PBB ini menyebutkan selain illegal fishing, juga telah dibahas persoalan perlindungan terhadap terumbu karang di kawasan Pasifik. Sejumlah negara yang telah diajak kerja sama, antara lain Papua New Guinea (PNG)

Kontak Blog > ervanca@gmail.com

Twitter.com/CatatanLorcasz