NEW YORK, - Pemerintah Korea
Utara mengecam dan menuding pelapor khusus PBB untuk Korea Utara, Marzuki
Darusman.
Sebagaimana dilansir dari
BBCIndonesia, menurut mantan Jaksa Agung RI ini tugas pertamanya adalah untuk
membantu pembebasan sekitar 80,000 hingga 100,000 tahanan serta pembubaran kamp
tahanan tersebut.
 |
| UN Photo / Evan Schneider |
“Yang penting, menurut saya
tugas pertama adalah untuk membantu pembebasan 80,000 hingga 100,000 (tahanan)
dan pembubaran kamp-kamp (tahanan) ini,”ucapnya.
Menurut Marzuki, bahwa
laporan yang ditulis pihaknya menjadi dasar resolusi PBB bulan Desember lalu
tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim sebagaimana disebutkan
Korea Utara
“Namun itu hanya bisa
terjadi jika sistem kepemimpinan kultus itu benar-benar dibongkar. Dan
satu-satunya cara untuk melakukannya adalah jika keluarga Kim Jong-un secara
efektif diasingkan, secara efektif dikeluarkan dari posisinya, dan diganti
dengan kepemimpinan baru,”ujarnya
Namun dirinya juga mengatakan
bahwa resolusi ini, disahkan oleh Majelis Umum pada Desember lalu lebih berisi
karena menganggap Kim bertanggung jawab berdasarkan laporan setebal 372 halaman
ini oleh Komisi penyelidikan yang didukung PBB dalam pemaparan secara rinci
penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi dank amp penjara politik.
“Ini merupakan suatu
gelombang perubahan dalam sikap masyarakat internasional,” ucapnya
Namun yang menarik adalah
beberapa jam sebelum resolusi tersebut disahkan Majelis Umum PBB, Marzuki
dihampiri diplomat Korea Utara dengan meminta menghapus kata-kata tersebut.
Karena menurut mereka
perpecahan mungkin sudah terbentuk antara faksi-faksi dinegara tersebut untuk
membuktikan loyalitas dan efektivitas dalam melindungi kepemimpinan di Korea
Utara
“Mereka mengatakan bahwa
orang lain akan mengambil alih, dan garis keras akan mengambil alih,”ucapnya
Terkait dengan veto yang
akan diajukan Tiongkok atau Rusia, Marzuki mengatakan tanpa catatan Kim dibawa
ke Pengadilan hanya menempatkan masalah HAM warga negara tersebut dalam agenda
cukup membuat Pyongyang akan menghadapi peningkatan pengawasan dari masyarakat
Internasional.
Selain itu, Tiongkok pun
akan berada dalam tekanan untuk menjauhi Pyongyang atau kehilangan kredibiltasi
di internasional
Kontak Blog >
ervanca@Gmail.com
Twitter.com/Lorcasz
