JAKARTA, - Indonesia terus mendorong agara terjadinya
reformasi dalam tubuh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB)
Hal ini terungkap dalam lokakarya nasional yang
bertajuk Refomrasi Dewan Keamanan PBB dan Refleksi Peran Indonesia yang
diadakan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri.
Sebagaimana informasi yang didapat bahwa lokakarya ini
diselenggarakan dalam rangka memperkaya dan menelaah peran dan posisi yang
dimajukan Indonesia dalam kaitan agenda reformasi DK PBB selama ini di PBB di
bawah Intergovernmental Forum (IGN) Majelis Umum PBB.
Lokakarya ini juga akan dimanfaatkan guna memperkaya
pandangan dan strategi bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan dan perdamaian dunia, melalui kontribusi sebagai anggota tidak
tetap Dewan Keaman (DK) PBB periode 2019 – 2020, melengkapi kontribusinya
sebagai salah satu negara penyumbang pasukan perdamaian dunia, melalui
kontribusinya sebagai salah satu negara penyumbang pasukan dan personel
peringkat 17 terbesar pada Misi Pemeliharan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping
Operations).
Lokakarya dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik
dari unsure pemerintah, akademia, dan lembaga, think tank terkait, termasuk
wakil dari International Peace Institute – salah satu lembaga think tank
berpengaruh yang juga turut aktif dalam mendorong pembahasan mengenai isu
reformasi DK pada track II di kalangan negara – negara PBB di New York.
Lokakarya
Nasional tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk meningkatkan
awareness para pemanglu kepentingan nasional mengenai perkembangan dan tantangan
dalam upaya mereformasi DK PBB pada forum Majelis Umum PBB, yang telah menjadi
salah satu isu prioritas pada Rencana Aksi Prioritas Nasional Pemerintah RI
periode 2019 – 2020.
Lokakarya juga memberikan wahana tukar pikiran guna
memperkaya dan menelaah lebih dalam posisi “intermediate approach” yang
diajukan oleh Indonesia.
Negosiasi mengenai uapaya mereformasi DK PBB telah
berlangsung di PBB sejak tahun 1995, dan memeperoleh momentum saat Sesi Pleno
Informal Majelis Umum PBB meluncurkan proses Intergovernmental Negotiations on
the question of equitable representation and increase in the membership of the
security Council and other matters di IGN telah melewati putaran ke – 10 di
bawah keketuaan Dr. Zahir Tanin, Duta Besar dan wakil tetap Afghanistan untuk
PBB, posisi negara – negara anggota PBB yang diwakili berbagai kelompok
negosisasi hingga saat ini masih saling bersebrangan yang pada gilirannya
menghambat proses reformasi tersebut.
Terdapat harapan negara – negara PBB agar reformasi DK
PBB dapat semakin didorong khususnya di tahun 2015, yang menjadi tahun
peringatan 70 tahun berdirinya PBB.
Prakarsa
“intermediate approach” yang selama ini dimajukan oleh Indonesia diharapkan
dapat menjadi suatu opsi guna menjembatani perbedaan – perbedaan posisi negara
– negara dan kelompok negosiasi yang selama ini belum mencapai kata sepakat dan
pada gilirannya menghambat terciptanya Dewan Keamanan PBB yang “reformed”,
demokratis, representatif, dan akuntabel serta merefleksikan situasi dan
realita dunia abad ke – 21 and “beyond”.
Kontak Admin Blog > ervanca@gmail.com
